MAKASSAR, PLANET TIMES — Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar menuntut arah kebijakan yang makin responsif, transparan, serta berorientasi penuh pada hasil nyata di masyarakat. Wali Kota Makassar, Munafri Ramdhan (Appi), memberikan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menghentikan pola penganggaran berulang yang tidak memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.
Dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program anggaran yang dihadiri seluruh kepala dinas, badan, dan camat se-Kota Makassar, Appi menekankan pentingnya efisiensi serta ketepatan sasaran dalam setiap penyerapan anggaran. Menurutnya, APBD bukan sekadar instrumen belanja rutin pemerintah, melainkan alat intervensi sosial-ekonomi strategis untuk menyelesaikan permasalahan esensial masyarakat.
“Kita tidak boleh lagi terjebak dalam rutinitas formalitas penganggaran yang hanya menghabiskan porsi APBD untuk kegiatan seremonial atau program yang tidak jelas hasilnya. Setiap rupiah dalam APBD berasal dari rakyat dan harus kembali dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat,” tegas Munafri Ramdhan (Appi) di hadapan jajaran pimpinan OPD.
Menyelaraskan Anggaran dengan Sektor Prioritas Utama
Guna memastikan setiap alokasi anggaran memiliki daya ungkit (leverage) tinggi terhadap perekonomian dan kesejahteraan warga, Appi merinci sejumlah prioritas utama yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh OPD teknis dalam penyusunan dan realisasi program kerja:
- Infrastruktur Permukiman & Penanganan Banjir:Percepatan penanganan kawasan rawan genangan, pengerukan sedimen secara berkala, pembenahan sistem drainase utama dan pemukiman, serta pemeliharaan kualitas jalan lingkungan.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer:Penguatan fasilitas dan daya jangkau Puskesmas, program terpadu intervensi gizi untuk percepatan penurunan angka stunting, serta jaminan akses layanan kesehatan bagi keluarga prasejahtera.
- Pendidikan Berkualitas dan Inklusif:Peningkatan kualitas sarana-prasarana sekolah negeri, penerapan pembelajaran berbasis digital, serta perhatian pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal & Ekosistem UMKM:Kemudahan perizinan usaha, fasilitasi pelatihan pemasaran digital, penyediaan ruang usaha publik yang representatif, serta pendampingan permodalan bagi wirausaha muda dan sektor informal.
Pengawasan Ketat, Transparansi, dan Akuntabilitas Berbasis Hasil
Selain penentuan skala prioritas, aspek akuntabilitas dan efisiensi anggaran menjadi perhatian utama dalam pengarahan tersebut. Appi menginstruksikan Inspektorat Daerah bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meningkatkan sistem pengawasan internal secara berkala—mulai dari tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga evaluasi dampak program (impact assessment).
Penggunaan Indikator Kinerja Utama (KPI) berbasis manfaat nyata akan diterapkan secara ketat. OPD yang berhasil mengeksekusi program prioritas secara cepat, transparan, dan efisien akan mendapatkan apresiasi serta alokasi penguatan program, sedangkan program-program yang dinilai redundan atau minim asas manfaat akan langsung dipangkas pada pembahasan anggaran selanjutnya.
“Masyarakat tidak melihat berapa persen penyerapan anggaran yang kita capai di atas kertas, melainkan apa perubahan nyata yang dapat mereka rasakan di lingkungan sekitar. Ini yang harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Pemkot Makassar,” pungkas Appi.
Melalui komitmen ini, Pemerintah Kota Makassar optimistis APBD dapat menjadi stimulus efektif dalam mengakselerasi pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh warga Kota Makassar.
